LINK24NEWS-SIANTAR, Di momen bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 1444 H, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Pematang Siantar bersama Forkopimda dan stakeholder lainnya melakukan High Level Meeting (HLM) TPID Kota Pematang Siantar sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan komunikasi dalam mengendalikan inflasi.
Pada kesempatan HLM kali ini, selain mencermati perkembangan inflasi, juga dibahas terkait dengan ketersedian stok serta perkembangan harga barang kebutuhan pokok. Selaku Ketua TPID, Walikota Susanti Dewayani, Sp.A membuka dan memimpin langsung rapat bertempat di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar, Rabu (29/3/2023).
Walikota menyampaikan HLM TPID kota Pematang Siantar penting dilaksanakan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi seluruh stakeholder dalam rangka upaya berkelanjutan untuk mengendalikan inflasi.
Hal ini sejalan dengan arahan Presiden dalam beberapa rakor yang telah dilaksanakan selama ini. Keseriusan Pemerintah dalam pengendalian inflasi terlihat dari rakor mingguan yang diinisiasi Kemendagri dan diikuti oleh seluruh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Pada pertemuan tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar, Teuku Munandar selaku Wakil Ketua TPID Kota Pematang Siantar, menyampaikan bahwa pengendalian inflasi di Pematang Siantar di bulan Februari 2023 berjalan dengan baik. Hal ini tercermin dari pencapaian inflasi Pematang Siantar yang mengalami deflasi sebesar 0,04% (mtm), atau lebih baik dari capaian inflasi nasional yang mengalami inflasi sebesar 0, 16%.
Sementara di level provinsi Sumatera Utara, terjadi deflasi sebesar 0,38%. Kondisi ini tentunya berkat upaya pengendalian inflasi yang dilakukan TPID dan didukung Forkopimda dan stakeholder terkait.
Lebih lanjut Teuku Munandar mengingatkan akan tantangan pengendalian inflasi di bulan Maret, April 2023, seiring masuknya bulan puasa dan lebaran. Data historis selama ini menunjukkan konsumsi masyarakat pada bulan puasa dan lebaran mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya.
Selain itu, peningkatan mobilitas masyarakat di periode Ramadhan dan Idul Fitri terutama setelah berakhirnya PPKM, juga akan berpengaruh terhadap permintaan barang/jasa. Kondisi tersebut ditambah lagi dengan dorongan konsumtif yang kuat di masyarakat sebagai akibat meningkatnya penghasilan yang antara Iain bersumber dari Tunjangan Hari Raya (THR).
Apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan pasokan barang yang cukup, peningkatan permintaan barang/jasa tersebut akan berpotensi menciptakan kenaikan harga.
Untuk mengantisipasi gejolak inflasi khususnya di periode Ramadhan Idul Fitri, ataupun selama tahun 2023 secara keseluruhan, BI siap mendukung Pemko Pematang Siantar melalui berbagai program yang telah dirumuskan dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), diantaranya pasar murah, kerjasama antar daerah, dan gerakan budidaya pangan mandiri.
Sementara Kepala BPS Pematang Siantar Zulfan mengatakan sampai dengan Minggu IV Maret 2023 beberapa komoditas pangan terpantau mulai bergerak naik, diantaranya tomat, kentang, ikan teri asin, dan rokok kretek, sedangkan beras, bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit cenderung turun.
Pada periode Ramadhan dan Idul Fitri, sektor transportasi diperkirakan mengalami peningkatan harga, sebagaimana yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Dalam rangka meredam inflasi, Zulfan memberikan masukan kiranya Pemko Pematang Siantar dapat menghindari kebijakan-kebijakan yang dapat menambah tekanan inflasi, khususnya di kelompok administered price seperti tarif air.
Pada kesempatan Iainnya Perum Bulog dan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan menyampaikan bahwa ketersediaan stok barang kebutuhan pokok saat ini mencukupi, baik yang dikelola oleh Bulog maupun yang ada di pasar.
Lebih lanjut disampaikan bahwa pada bulan Februari dan Maret 2023 telah dilakukan operasi pasar atau pasar murah di beberapa lokasi yang tersebar di 8 kecamatan, hasil Kerjasama Pemko, BI dan Bulog. Kedepannya pasar murah akan tetap dilakukan terutama menjelang Idul Fitri.
Sedangkan Kapolres Pematang Siantar, AKBP Fernando menyampaikan dukungannya dalam upaya pengendalian inflasi yang dilakukan TPID. Sebagaimana arahan Presiden dan Pimpinan Polri, Polres Pematang Siantar dituntut peranannya untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pasokan pangan di daerah.
Kapolres mengatakan bahwa antara pengendalian inflasi dan kondisi kamtibmas memiliki hubungan yang erat, sehingga dirinya meminta agar Polres diikutsertakan dalam setiap kegiatan yang terkait dengan pengendalian inflasi.
Tidak hanya sebatas pengendalian inflasi, Polres juga akan mendukung kegiatan Iain yang dapat memberikan manfaat bagi perekonomian, diantaranya investasi. Polres siap mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif di Pematang Siantar, sehingga menarik bagi investor.
Sama halnya dengan yang disampaikan Kapolres, Kepala Kejaksaan Negeri Pematang Siantar yang diwakili Kasi Datun, Richard Sembiring, menyampaikan dukungannya terhadap program pengendalian inflasi dan juga peningkatan investasi. Richard juga menekankan pentingnya penggunaan produk dalam negeri dalam berbagai aktivitas/kegiatan, sebagai upaya mendukung majunya industri dan UMKM di daerah.
Di akhir rapat, Walikota menyampaikan arahan kepada seluruh OPD agar menjalankan perannya masing-masing dalam pengendalian inflasi, diantaranya pemantauan harga kebutuhan pokok, operasi pasar murah, edukasi dan sosialisasi.
Selain itu, Walikota juga mengharapkan dukungan BI, Polres, Kejaksaan, BPS, Bulog dan stakeholder Iainnya, baik dalam program pengendalian inflasi, maupun kegiatan Iainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara kepada masyarakat Pematang Siantar, Walikota menghimbau agar lebih bijak dalam berbelanja (belanja bijak), dengan membeli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
Selain itu, masyarakat juga diharapkan tidak mudah terpancing dengan isu-isu yang tidak jelas sumber dan kebenarannya, sehingga menimbulkan kepanikan dalam berbelanja (panic buying).
Dengan belanja bijak dan tidak panic buying, diharapkan masyarakat dapat terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat, yaitu terjadinya kelangkaan barang dan kenaikan harga.
Editor : Franki Siburian
