LINK24NEWS-SIANTAR, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespon suara guru-guru di Kota Pematangsiantar terkait pengangkatan kepala sekolah tanpa praktik dagang jabatan.
Suara guru yang tergabung dalam forum komunikasi guru ASN (FKGASN) Kota Pematangsiantar merekomendasikan kepada Walikota Wesly Silalahi, agar proses pengangkatan kepala sekolah dengan assesmen persyaratan dan kompetensi transparan. Kemudian penggunaan dana BOS tanpa intervensi.
BACA JUGA : https://link24news.com/fkgasn-bersuara-minta-walikota-wesly-tiadakan-praktik-dagang-jabatan-kepala-sekolah/
Dalam hal ini, KPK menyambut baik suara guru-guru tersebut memungkinkan tata kelola yang baik, akuntabel, bebas korupsi. KPK juga menyebut guru-guru berperan mewujudkan pembangunan terutama menghasilkan generasi-generasi yang cerdas.
Kasatgas Wilayah I KPK Uding Juharudin mengingatkan bahwa ada tindakan hukum termasuk tindakan OTT (Operasi Tangkap Tangan) bilamana ada fakta bukti dokumen terjadi penyimpangan tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan KPK, maka akan diproses.
KPK juga memberi peringatan terhadap oknum-oknum yang menawarkan jabatan dengan jual beli jabatan. Di mana hal itu melanggar hukum.
Lanjutnya, menempatkan orang pada prinsipnya harus memenuhi kualifikasi, kompetensi, kinerja atau track record serta terakhir non diskriminatif.
“Jika nantinya terjadi jual beli jabatan, terjadinya penyuapan dan lainnya tentunya ada konsekuensi hukumnya, kalau itu misalnya terjadi dan ada bukti, maka kami akan melakukan kewenangan,” ucap Kasatgas Udin, Kamis (10/4/2025).
Terkait penggunaan dana BOS diduga diintervensi, KPK menegaskan bahwa dana BOS sudah jelas peruntukannya, dan pertanggung jawabannya. Pada prinsipnya suara guru sangat didukung oleh KPK.
KPK berharap ada itikad memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan transparan. KPK dalam hal ini mendorong adanya upaya perbaikan, itikad memperbaiki.
Jika dikemudian hari masih bandel, sudah diingatkan masih bandel maka jalan pamungkasnya harus ditindak.
KPK juga nantinya membantu menguatkan suara guru-guru tersebut kepada Walikota Pematangsiantar.
“Dengan pemerintahan baru, kepala daerah yang baru, kami berharap suasana yang lebih baik dan kondusif juga kebijakannya lebih pro rakyat,” ucap Kasatgas.
Editor : Franki Siburian
