LINK24NEWS-SIANTAR, Kota Pematang Siantar menjadi tuan rumah dalam Sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di Provinsi Sumatera Utara khususnya kab/kota di wilayah kerja BI Pematang Siantar bertempat di lapangan Pariwisata, Jumat (30/9/2022).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar Teuku Munandar, Wali Kota Pematang Siantar dr.Susanti Dewayani, Sp.A, Perwakilan TPID dari 5 kab/kota yakni Sekda Simalungun, Sekda Labuhanbatu Selatan, Asisten 2 Batubara, dan Kabag Ekonomi Tanjungbalai.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar, Teuku Munandar mengatakan kondisi ekonomi global saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan dan penuh ketidakpastian. Pandemi yang belum usai, krisis geopolitik di Rusia dan Ukraina, kondisi cuaca, krisis energi, dan gangguan rantai pasok, menyebabkan naiknya harga pangan dan energi dunia. Berdasarkan data terakhir, kenaikan harga barang dan jasa (inflasi) terjadi di berbagai belahan bumi, termasuk negara maju. Inflasi yang terjadi di Amerika dan Inggris yang menyentuh hingga level diatas 8%, menjadikan kedua negara maju tersebut mengalami inflasi tertinggi dalam 40 tahun terakhir.
Sementara sesuai data BPS (Badan Pusat Statistik) perkembangan inflasi di level provinsi, laju pergerakan inflasi sumatera utara pada Agustus 2022 tercatat sebesar 5,39% secara tahunan (YoY), atau masih berada diatas rata-rata nasional yang sebesar 4,69%. Sedangkan untuk Kota Pematang Siantar, sebagai salah satu dari 5 kab/kota di Sumatera Utara yang menjadi daerah penghitungan inflasi, laju inflasi pada Agustus 2022 berada di angka 5,01% (secara tahunan).
Kata Munandar, adapun komoditas yang selama tahun 2022 ini sering menjadi penyumbang inflasi adalah daging ayam, cabai, rokok, ikan dencis, tomat dan bawang merah.
“Selama bulan Mei hingga Agustus 2022, kenaikan laju inflasi Pematang Siantar tercatat 0,48%, yang berarti lebih rendah dari kenaikan laju inflasi nasional yang mencapai 1,14%,”rinci Munandar.
Kondisi inilah yang menjadi pertimbangan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan, memberikan insentif berupa alokasi Dana Insentif Daerah sebesar Rp 10,44 miliar kepada pemko pematangsiantar. Hal ini berkat kerja keras Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin oleh Ibu Walikota, dan didukung oleh stakeholder lainnya di Pematangsiantar.
Ditambahkan Munandar, ada 5 arahan yang disampaikan Presiden RI dalam mencermati tekanan inflasi kedepannya yang dapat menjadi panduan seluruh stakeholder, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pertama memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi, kedua memperluas kerjasama antar daerah (KAD). Ketiga menurunkan biaya transportasi, keempat optimalisasi penggunaan anggaran belanja tidak terduga dalam upaya pengendalian inflasi. Serta kelima percepatan realisasi APBD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Di Provinsi Sumatera Utara, kick off Gernas PIP (gerakan nasional pengendalian inflasi pangan) telah dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2022 di Kab Deli Serdang, yang dihadiri Deputi Gubernur BI, Gubernur Sumut, Pangdam I/BB, Kapolda, Kajari, Komisi XI DPR-RI, Kepala Perwakilan BI, dan Bupati/Walikota di Provinsi Sumatera Utara.
Tiga cakupan kegiatan yang dilakukan dalam Gernas PIP di Provinsi Sumatera Utara adalah perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD), penyelenggaraan Operasi Pasar maupun Pasar Murah, Implementasi gerakan Urban Farming dan Digital Farming.
“Ketiga program ini diharapkan juga dilakukan oleh TPID di 33 Kab/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Cakupan program kerja Gernas PIP sama halnya dengan apa yang dilakukan di tingkat provinsi, yaitu perluasan KAD, yang ditandai dengan penandatanganan MoU KAD antara Kota Pematang Siantar dengan Kab. Simalungun. Serta penandatanganan MoU KAD antara Pemkab Simalungun dengan Prov. Bangka Belitung,”ucap Munandar seraya menerangkan telah melaksanakan kegiatan pasar murah yang diselenggarakan oleh TPID Pematangsiantar.
Selain itu, program urban farming, berupa pembagian polibag kepada masyarakat di Kota Pematangsiantar, Kab. Simalungun, Kab. Batubara, Kota Tanjungbalai, dan Kab. Labuhanbatu Selatan. Masing-masing Kota/Kab nantinya akan mendapat 7.700 polibag cabai merah, 3.500 polibag cabai rawit, 770 polibag sawi hijau, dan 770 polibag tomat.
Di tempat yang sama, Wali Kota Pematang Siantar, dr.Susanti Dewayani, Sp.A sebagai keynote speaker menyampaikan Gernas PIP merupakan komitmen bersama untuk mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional.
Kegiatan ini mencakup perluasan kerjasama antar daerah, komitmen penyelanggaraan operasi pasar, serta implementasi Gerakan Urban Farming.
“Kita harus menggelorakan semangat dan berjuang bersama dalam mengendalikan inflasi, khususnya inflasi pangan,”katanya.
Hal tersebut mengingat saat ini Indonesia tengah dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti ketidakpastian ekonomi global dan risiko Stagflasi. Hal ini karena inflasi pangan memiliki bobot yang cukup besar dari komposisi pengeluaran masyarakat. Sehingga pengendalian inflasi akan memberikan dampak sosial yang besar untuk kesejahteraan masyarakat. Upaya sinergi antar daerah diperlukan untuk mencukupi kelangkaan pangan serta meningkatkan kapasitas produksi sebagai langkah antisipasi gejolak ketahanan pangan.
Pemko Pematang Sianțar bersama TPID Kota Pematang Siantar dan seluruh stakeholders harus mendukung upaya stabilisasi harga dan senantiasa bersinergi untuk menjaga terkendalinya inflasi pangan. Hal tersebut membutuhkan strong partnership dan komitmen seluruh elemen terkait. Dalam upaya pengendalian inflasi pangan, diperlukan implementasi kebijakan riil yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Untuk mewarnai implementasi Gernas PIP, BI dan Pemko Pematang Siantar menyepakati perluasan KAD, komitmen bersama pelaksanaan operasi pasar dan pencanangan urban farming.
Urban farming berkembang sebagai respon dari banyaknya masalah yang berkaitan dengan kehidupan di perkotaan, yakni semakin berkurangnya lahan pertanian karena pembangunan.
Hal ini memicu orang dengan kemampuan dan pengetahuan dalam bidang pertanian memanfaatkan peluang dengan mengoptimalkan potensi sumber daya sekitar. Tujuannya membudidayakan tanaman sayuran pada lahan terbatas dan terlantar secara maksimal. Menggunakan polibag adalah cara lain dalam menanam di lahan terbatas.
Lanjut Susanti, Kota Pematang Siantar termasuk dalam 7 kategori lima daerah se-Sumut dan 10 besar kota se-Indonesia penerima DID sesuai Permenkeu RI Nomor 140/PMK.07/2022 tentang DID untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada 2022.
DID digunakan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Percepatan pemulihan ekonomi antara lain melalui perlindungan sosial seperti bantuan sosial, dukungan dunia usaha terutama UMKM, dan upaya penurunan tingkat inflasi dengan memperhatikan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan dengan memperhatikan perempuan serta penyandang disabilitas.
Susanti berharap kegiatan tersebut bisa memperluas KAD, terutama untuk daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas, terus melaksanakan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholder, serta mempercepat implementasi program tanam pangan pekarangan.
Kegiatan tersebut diakhiri penandatanganan MoU KAD Kabupaten Simalungun dengan pelaku usaha Provinsi Bangka Belitung (Babel) secara virtual, dalam hal pengiriman hasil bumi. Kemudian penandatanganan Nota Kesepahaman Pemko Pematang Siantar dengan Pemkab Simalungun.
Selanjutnya, dilakukan pengiriman kentang Simalungun ke Pangkal Pinang, Provinsi Babel. Launching Komitmen PPL Pematang Siantar-Kabupaten Simalungun dan penyerahan bibit Urban Farming kepada TP PKK lima kabupaten/kota.
Editor : Franki Siburian
