LINK24NEWS-SIMALUNGUN, Biaya pelaksanaan Bimtek Panitia Pilpanag selama 13 hari di Hotel Patra Parapat menghabiskan kurang lebih Rp 838 Juta.
Biaya ini untuk kegiatan Full Day yakni dua kali Coffe Break dan 1 kali lunch (makan siang).
BACA JUGA : https://link24news.com/pansus-pilpanag-panggil-managemen-hotel-patra-parapat-terungkap-surat-diteken-lamhot-sihaloho
Hal ini disampaikan General Manager (GM) Hotel Patra Parapat, Bambang Setiabudi saat diwawancarai usai menghadiri rapat Pansus II Pilpanag, Senin lalu (5/7/2023).
Dirinci GM Bambang, dari penawaran pihaknya, harga paket meeting Rp 275.000, dilakukan selama 13 hari terbagi 13 batch.
Ketika ditanya apakah ada dugaan fee?, GM Patra Parapat menegaskan tidak ada. Full day itu dari pukul 08.00 Wib sampai pukul 16.00 Wib.
Ditetapkannya Hotel Patra Parapat sebagai penyelenggara Bimtek berdasarkan Guarantee Letter Kegiatan Pemerintahan Nagori/Desa dari Kepala bidang pemerintahan nagori/desa. Surat tersebut mencantumkan jadwal yakni pada hari Selasa-Jumat/29 November-16 November 2022.
“Guarantee Letter itu adalah menggaransi bahwa event itu terselenggara. Berapa jumlahnya akan disesuaikan dengan kehadiran, karena dikroscek kembali bisa jadi dalam sehari itu bukan 250 orang, bisa 200 orang. Disesuaikan dengan kehadiran. Jadi tidak bisa diuangkan. Guarantee Letter tidak ada mengikat untuk jumlah melainkan mengikat pelaksanaan,” kata GM Bambang Setiabudi seraya menjelaskan sebagai penyelenggara, perlu jaminan itu. Kaitannya untuk belanja dan persiapan ruangan.
Sementara anggota Pansus II, Bona Uli Rajagukguk menegaskan bahwa Pansus II tetap jalan meski ketidak hadiran eksekutif. Pansus II akan melihat rekaman CCTV Hotel Patra Parapat untuk memastikan peserta yang mengikuti Bimtek Panitia Nagori.
“Pansus II akan melakukan kunjungan ke Hotel Patra Parapat untuk melihat peserta Bimtek,” tegas Bona.
Selain itu, pihaknya juga akan memanggil vendor kegiatan Pilpanag. Sembari menunggu arahan dari pimpinan dan konsultasi dari pemerintah atasan.
“Kita lanjutkan rapat pemanggilan vendor kegiatan Pilpanag dan mengcek perusahaan vendor tersebut,” ujar Ketua Fraksi Gerindra DPRD Simalungun.
Sebelumnya pada rapat Pansus II Pilpanag, terungkap adanya kejanggalan Guarantee Letter Kegiatan Pemerintah Nagori atau Desa di Parapat Tahun 2022 tertanggal 28 November 2022 yang ditujukan kepada General Manager Patra Parapat. Surat tersebut berasal dari kepala bidang Pemerintahan Nagori/Desa yang ditandatangani Lamhot Sihaloho dan berstempel.
Hanya saja surat tersebut tidak memakai kop surat dinas dan tidak ditandatangani Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (DPMPN) yang saat itu dijabat Jonni Saragih.
Editor : Franki Siburian
