LINK24NEWS-SIMALUNGUN, Dalam upaya menggaungkan kegiatan GNPIP (Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan) Sumatera Utara serta menjawab berbagai tantangan dari aspek produksi, Bank Indonesia Pematang Siantar turut menyelenggarakan Program Gerakan Budidaya Pangan Mandiri di Kabupaten Simalungun, di Lapangan Koramil Model 08/Bangun, Jln Asahan Kecamatan Siantar, Simalungun, Senin (12/6/2023).
Kegiatan ini bersinergi dengan Korem 022/Pantai Timur, Rindam I / Bukit Barisan, Pondok Pesantren Al Barokah, dan Kelompok Tani Simanja Sidamanik untuk memanfaatkan lahan tidur di Kab. Simalungun dengan melakukan penanaman bersama 17.000 bibit cabai rawit di Bulan Juni 2023. Selain itu, potensi dampak El-Nino dan persoalan kapabilitas petani diharapkan dapat ditangani melalui berbagai bantuan dan fasilitas seperti Alsintan, pelatihan teknik pertanian organic, serta fasilitasi implementasi digital farming yang diberikan melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) yang bersinergi dengan OPD terkait di Pemerintah Kabupaten Simalungun.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar, Muqorobin mengatakan kegiatan ini sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia pada Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia Tahun 2023, sinergi pengendalian inflasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di daerah perlu terus diperkuat. Hal ini bertujuan untuk mendukung langkah kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk mengarahkan inflasi kembali pada sasarannya sebesar 3% ± 1%.
Dijelaskan Muqorobin secara tahunan, perkembangan inflasi Provinsi Sumatera Utara per Mei 2023 relatif terjaga pasca HBKN (Hari Besar Keagamaam Nasional) Idul Fitri. Setelah sebelumnya mengalami deflasi 3 kali berturut-turut pada bulan Februari, Maret, dan April 2023, pada Bulan Mei 2023 Provinsi Sumatera Utara secara bulanan tercatat mengalami inflasi sebesar 0,27% (mtm).
“Sementara itu, secara tahunan, Provinsi Sumatera utara memiliki realisasi inflasi sebesar 3,66% (yoy), atau sudah mulai masuk ke dalam rentang sasaran inflasi nasional 3% ± 1%,”ucapnya.
Perkembangan inflasi IHK (Indeks Harga Konsumen) yang terkendali tidak terlepas dari sinergi kebijakan yang makin erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Bank Indonesia, serta berbagai mitra strategis dalam menurunkan laju inflasi, khususnya melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di daerah. Ke depan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di daerah, khususnya di Kabupaten Simalungun, perlu terus memperkuat respons kebijakan guna memastikan terjaganya inflasi sehingga inflasi Provinsi Sumatera Utara tetap terjaga dalam kisaran 3,0±1% di tahun 2023.
Sambungnya Kabupaten Simalungun sebagai salah satu sentra produksi pertanian terbesar di Sumatera Utara memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan komoditas pangan di Sumut maupun Nasional. Peningkatan produktivitas pertanian di Kabupaten Simalungun, menjadi salah satu kunci dalam menjaga ketersediaan pasokan di Sumatera Utara. Namun demikian, saat ini terdapat beberapa risiko yang dapat menghambat peningkatan produktivitas tersebut diantaranya potensi dampak El-Nino, persoalan kapabilitas petani, serta utilisasi terhadap lahan tidur yang masih rendah.
Seperti yang telah kita ketahui bersama, pada 31 Mei 2023 telah dilaksanakan High Level Event GNPIP Sumatera Utara dengan mengangkat tema “Sinergi dan Inovasi untuk Ketahanan Pangan Melalui Peningkatan Produktivitas, nilai Tambah, dan Kerjasama Antar Daerah (KAD) Terintegrasi : Membawa Sumut Menjadi Semakin Bermartabat”.
“Melalui pelaksanaan KAD yang tepat sasaran, kebutuhan pangan di Sumatera Utara diharapkan dapat terpenuhi dengan baik. Lebih jauh, KAD juga diharapkan dapat memangkas rantai pasok/alur distribusi yang Panjang serta menciptakan keuntungan antara kedua belah pihak yakni kepastian pasar bagi petani dan kepastian pasokan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kab. Simalungun dan Provinsi Sumut secara umum,”ucapnya seraya berharap melalui berbagai upaya tersebut, inflasi Provinsi Sumatera Utara dan Nasional diharapakan dapat kembali berada di rentang sasaran inflasi nasional 3,0% ± 1% di tahun 2023.
Sementara Wakil Bupati Simalungun H Zonny Waldi menyampaikan bahwa Kabupaten Simalungun merupakan salah satu lumbung pangan di Sumatera Utara, yang memiliki daerah pertanian yang subur.
“Dari 11 bahan pokok penting di Kabupaten Simalungun, kita kurang hanya bawang putih, dan di luar itu tersedia di Kabupaten Simalungun,”kata Wakil Bupati.
Selanjutnya Wakil Bupati menyampaikan bahwa Pemkab Simalungun dan Bank Indonesia (BI) terus berusaha untuk mengatasi inflasi pangan demi mensejahterakan masyarakat, dengan menjaga ketersediaan pasokan pangan dan stabilitas harga bahan pangan.
“Kolaborasi pemerintah dan Bank Indonesia dalam wadah TPID terus dilakukan untuk menjaga inflasi agar tetap terkendali. Pemerintah Kabupaten Simalungun mendukung kegiatan ini,”kata Wakil Bupati.
Sebagai komitmen dan dukungan dalam pengendalian inflasi pangan, Wakil Bupati menyampaikan, Pemkab Simalungun mengambil kebijakan dengan merencanakan pembangunan pasar induk di Kabupaten Simalungun dan pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu (KPT) di Kecamatan Dolok Silau seluas 2.500 Ha.
“Dalam waktu dekat KPT ini akan di launching oleh Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian. Dan program ini juga nanti nya akan menjadi program closed loop kementrian koordinator bidang perekonomian,”kata Wakil Bupati.
Tampak hadir, Danrindam I/BB diwakili Letkol Inf Edi Heriyanto, Kajari Simalungun Irfan Hervianto, Kapolres Simalungun AKBP Ronald F.C Sipayung, Dandim 0207/Sml Letkol Inf. Hadrianus Yossy, Ka. BPS Sawaluddin Naibaho, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ramadhani Purba, mewakil Ka. Bulog Nico Purna dan Ketua MUI H KI Drajat Purba.
Editor : Franki
