LINK24NEWS-SIANTAR, Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, Bank Indonesia bekerjasama dengan ISEI Pematangsiantar menggelar seminar dengan tema Peningkatan Daya Saing Ekonomi Daerah dan Reformasi Birokrasi di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar, Kamis (2/6/2022).
Sebagai nara sumber yakni Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara, Doddy Zulverdi juga Wakil Ketua Bidang Kerjasama Internasional Pengurus Pusat ISEI, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, Rektor Universitas Trilogi, Prof. Dr. Mudrajad Kuncoro, MBA, Kepala biro perekonomian Prov.Sumut, Dr.Naslindo Sirait.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar, Teuku Munandar mengatakan perjalanan transformasi bangsa Indonesia sampai saat ini patut kita syukuri dan banggakan, dengan beberapa capaian positif di bidang ekonomi, politik, forum internasional, dan lainnya.
“Dibidang ekonomi, Indonesia terus tumbuh menjadi negara dengan ekonomi yang besar. Sesuai data IMF, pada tahun 2020 Indonesia berada di peringkat ke 7 sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia, jika dihitung dari Purchasing Power Parity. Sedangkan untuk kawasan Asia, Indonesia berada di peringkat ke-4 setelah Cina, India, dan Jepang,”kata Teuku Munandar.
“Selain itu, pengelolaan ekonomi yang baik juga telah menghantarkan Indonesia naik kelas, menjadi negara kelompok Upper-Middle Income Countries, atau berpendapatan menengah ke atas pada tahun 2020. Meskipun tahun 2021 lalu, Bank Dunia menurunkan status Indonesia menjadi lower-middle income country akibat pertumbuhan ekonomi yang negatif di masa pandemi. Namun pemerintah yakin, tahun 2022 ini level Indonesia akan kembali naik menjadi upper-middle income country, setelah tahun 2021 ekonomi Indonesia tumbuh positif,”tambah Munandar.
Dijelaskan Teuku Munandar, untuk bersaing dengan negara lain dalam mendatangkan investasi, Indonesia masih dihadapkan pada peringkat ease of doing business (kemudahan berusaha) yang rendah, yaitu ke 73 dari 190 negara. Kita masih tertinggal dari Malaysia, Thailand, Vietnam, bahkan Brunei.
Sementara dalam hal digitalisasi, kata Teuku, laporan Institute for Management Development (IMD) World Digital Competitiveness Ranking 2021 negatif di masa pandemi. Namun pemerintah yakin, tahun 2022 ini level 3 terendah di Asia, jauh dibawah Singapura, Malaysia, atau Thailand.
Teuku Munandar tak lupa mengingatkan tantangan yang harus dihadapi Pemko Pematangsiantar dan Pemkab Simalungun. Dimana untuk Pematangsiantar, tingkat pertumbuhan ekonomi masih berada dibawah rata-rata nasional dan Provinsi Sumut. Sementara pengangguran yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah kanada, Sumut. Dari sisi kemandirian fiskal, porsi PAD terhadap total penerimaan daerah juga masih rendah, yakni di kisaran 164. Dan tantangan lainnya di bidang infrastruktur, pendidikan, dan daya saing daerah.
“Kondisi yang sama juga terjadi di Kab. Simalungun, diantaranya tantangan kemampuan fiskal, pendidikan, kondisi infrastruktur, dan minimnya keberadaan industri pengolahan yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi hasil produksi pertanian di Simalungun,”jelas Munandar.
Menghadapi berbagai tantangan tersebut, pihaknya memandang beberapa hal yang dapat dilakukan bersama sebagai proses perbaikan dalam mendukung kebangkitan ekonomi Kota Pematangsiantar dan Kab. Simalungun.
Yakni optimalisasi potensi daerah, diantaranya dengan menyiapkan sektor-sektor unggulan dan potensial, dengan dukungan alokasi APBD bidang ekonomi, Indonesia terus tumbuh menjadi negara dengan berupa output, melainkan outcome.
“Bukan berapa panjang Km jalan yang diperbaiki/dibuat, tapi kita harus menargetkan berapa persen efisiensi biaya logistik yang diperoleh pelaku ekonomi yang menggunakan jalan tersebut setelah jalan diperbaiki/dibangun. Untuk itulah dibutuhkan dukungan kajian ilmiah dalam penyusunan program kerja APBD. Disinilah keberadaan akademisi dapat dimanfaatkan oleh Pemda, termasuk yang tergabung dalam ISEI,”rinci Munandar.
Kemudian transformasi digital, agar ekonomi masyarakat lebih efisien, dan transaksi keuangan dan pendapatan pemerintahan lebih optimal dan govern.
“Ini sejalan dengan arahan strategis Presiden yang mengharapkan digitalisasi di daerah dapat dipercepat dan diperluas. Sebagaimana Kepres No. 3 Tahun 2021 mengenai pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), yang di level kab/kota diketuai Walikota/Bupati, dan Kepala BI sebagai wakilnya,”terang Teuku.
Selanjutnya peningkatan kualitas SDM, diantaranya melalui dunia pendidikan. Program beasiswa dapat disediakan oleh pemerintah, terutama untuk disiplin ilmu yang sesuai dengan potensi daerah.
Selain itu, budaya riset para akademisi juga harus ditingkatkan, terutama di sektor-sektor potensial di daerah tersebut. Misalnya Pematangsiantar yang merupakan kota tua dan berpotensi di sektor wisata sejarah, maka berbagai riset mengenai peninggalan sejarah yang ada di Siantar bisa dilakukan. Nantinya riset ini dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata sejarah.
Selanjutnya pemberdayaan UMKM. Pemerintah dan berbagai stakeholders harus hadir dalam membantu UMKM menghadapi berbagai kendala, utamanya dalam 3 aspek utama, yaitu kapasitas, akses permodalan, dan akses pemasaran.
Terakhir peningkatan investasi. Dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, menjadi lower middle income country akibat pertumbuhan ekonomi yg yang memiliki APBD terbatas, maka sumber pendanaan pembangunan di Siantar dan Simalungun selain dari pembiayaan perbankan, juga masuknva investasi.
Munandar menambahkan Bank Indonesia sebagai bank sentral dan lembaga negara yang diamanahkan oleh UUD 1945, siap berkolaborasi dengan siapa pun, sepanjang tujuannya adalah untuk kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Inilah mengapa saat ISEI Pematangsiantar mengajak kami untuk menyelenggarakan kegiatan seminar, kami langsung merepson dengan cepat. Karena kami berharap melalui seminar ini, akan lahir berbagai ide, gagasan, dan pemikiran, untuk memajukan Kota pematangsiantar dan Kab. Simalungun pada khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Kehadiran keynote speaker dan narasumber yang merupakan pejabat dan tokoh nasional, harus dapat dimanfaatkan oleh stakeholder yang ada di Pematangsiantar dan Simalungun, dengan mengambil pemikiran, ide dan gagasan beliau-beliau sebagai referensi dalam melaksanakan aksi dan program pembangunan demi kesejahteraan masyarakat,”terangnya.
Sementara Plt.Walikota dr.Susanti Dewayani, S.pA mengatakan, Pandemi Covid-19 yang masih terus berlangsung hingga pada tahun ketiga telah membawa perubahan yang signifikan, terutama dalam bidang perekonomian.
Pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah di dunia yang sebelumnya masih positif secara tiba-tiba berubah dan mengalami kontraksi yang mengakibatkan pertumbuhan yang negatif, diiringi tingkat pengangguran dan kemiskinan meningkat.
Kondisi ini, menjadikan pemulihan ekonomi sebagai agenda yang semakin penting untuk dilakukan.
Susanti juga menjelaskan misi Kota Pematangsiantar, yakni menguatkan kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera, humanis, agamais, dan beradab dengan menghargai local wisdom dan keheterogenan yang berkualitas, menguatkan dan memulihkan perekonomian regional, penyehatan iklim usaha perdagangan dan jasa, UMKM, dan koperasi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan yang terdampak masa pandemi dan atau pasca pandemi Covid-19.
Kemudian meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, responsive melayani berdasarkan prinsip good governance dan coorporate governance, menguatkan sentralitas dan daya tarik kota, guna pencapaian Pematangsiantar sebagai sub pusat perdagangan dan jasa regional di Provinsi Sumatera Utara, serta mewujudkan kota berkualitas melalui penataan ruang, pengembangan infrastruktur, keindahan dan kebersihan lingkungan kota secara berkelanjutan.
Editor : Franki Siburian
