LINK24NEWS-SIMALUNGUN, Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024, terjadi kenaikan harga komoditas-komoditas pada periode tersebut.
Tekanan inflasi tersebut dialami sebagian besar wilayah Indonesia. Peningkatan aktivitas dan permintaan masyarakat, menjadi faktor yang pendorong terjadinya kenaikan harga komoditas-komoditas pada periode tersebut. Kondisi itu juga terjadi di Kota Pematang Siantar, yang dapat menjadi refleksi bagi pergerakan harga di wilayah sekitarnya seperti Kabupaten Simalungun.
Beranjak dari situ, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Simalungun menyelenggarakan High Level Meeting TPID di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar pada Rabu lalu (7/12/2023).
Dalam beberapa tahun terakhir, kecenderungan peningkatan Inflasi di Kota Pematang Siantar terjadi pada bulan Desember. Untuk itu, diperlukan berbagai inisiatif guna mengantisipasi munculnya kondisi tidak normal.
Salah satu antisipasi yang diperlukan adalah, ketersediaan informasi terkini akan menjadi dasar penetapan kebijakan.
Kegiatan yang dipimpin oleh Wakil Bupati Simalungun, Zonny Waldi, diikuti berbagai unsur strategis pengendalian Inflasi diantaranya Bank Indonesia (BI), Kepolisian, Bulog, berbagai Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Simalungun, pelaku usaha, dan lainnya.
Dalam arahannya, Zonny Waldi mengungkapkan, “Menghadapi kondisi akhir tahun yang rentan Inflasi, masyarakat perlu menyikapinya dengan belanja bijak, belanja sesuai kebutuhan bukan keinginan, tidak menimbun barang, dan menghindari sikap konsumtif yang berlebihan”.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Pematang Siantar, Abdul Haris menyampaikan penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di daerah harus terus disinergikan dalam rangka pengendalian Inflasi.
Diketahui Inflasi kota Pematang Siantar yang terjaga pada rentang 3,0% ± 1% di tahun 2023 tidak lepas dari kerjasama dan dukungan masing-masing TPID di daerah.
Selain himbauan untuk belanja bijak, beberapa inisiatif yang perlu untuk pengendalian Inflasi di Kabupaten Simalungun menjelang Nataru dan periode lainnya, seperti percepatan periode tanam, pemanfaatan lahan rawa, dan optimalisasi sumur bor. Penting pula, pemberian dukungan produksi kepada Petani terus dilakukan untuk mengantisipasi dampak dari kondisi curah hujan tinggi periode bulan Desember 2023.
Tidak kalah pentingnya, diperlukan penilaian lebih lanjut terkait bagaimana perkembangan infrastruktur irigasi di Kabupaten Simalungun, termasuk kecukupannya dalam suplai pengairan di sektor pertanian di Simalungun. Keterlibatan efektif dari seluruh perangkat daerah untuk mendukung realisasi APBD, juga merupakan bagian dari upaya pengendalian Inflasi dari aspek anggaran.
Penetapan belanja dan pendapatan yang seimbang dapat mencegah ketidakstabilan ekonomi yang mampu memicu inflasi. Realisasi APBD yang tepat memungkinkan pemerintah mengalokasikan dana pada sektor-sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
Selanjutnya, penguatan pengendalian Inflasi di daerah perlu dilakukan baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Langkah-langkah konkret penguatan tersebut yaitu mendukung ketahanan pangan nasional, menjaga daya beli, serta pemulihan ekonomi nasional melalui optimalisasi operasi pasar (pasar murah), penguatan ketahanan komoditas pangan strategis, peningkatan pemanfaatan alsintan dan sarana prasaran produksi.
Kemudian penguatan kerjasama antara daerah, fasilitasi distribusi pangan, penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi digitalisasi dan data pangan serta penguatan koordinasi dan komunikasi antar instansi dan daerah.
Editor : Franki Siburian
