LINK24NEWS-BANDA ACEH, Festival Ekonomi Syariah (FESyar) Sumatera Tahun 2022 resmi dibuka Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo.
Opening ceremony diselenggarakan di halaman depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis (4/8/2022). Dipandu Arie Untung bersama Fenita Arie dan menampilkan tarian kolosal Islami Aceh yang dibawakan 456 seniman penari secara massal. Kemudian pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh Syarifatum Munira.
FESyar Sumatera Tahun 2022 akan berlangsung pada tanggal 4-6 Agustus 2022. FESyar ini mengambil Thema ‘Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Sumatera Untuk Memperkuat Pemulihan Ekonomi Nasional yang Inklusif”.
FESyar Sumatera Tahun 2022 ini turut dihadiri Menteri Agama secara virtual, Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Aceh, Achmad Marzuki yang diwakili Kepala dinas Syariat Islam Aceh, Dr.EMK.Alidar, kepala daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Sumatera, unsur pimpinan dan pejabat Forkopimda Provinsi dan Kabupaten/Kota se-wilayah Sumatera, pimpinan Satuan Kerja Bank Indonesia dari Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan serta Pimpinan OJK, Majelis Ulama Indonesia, Perguruan Tinggi, Pondok Pesantren, Perbankan, Asosiasi, Pelaku Usaha.
Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Aceh, Achmad Marzuki yang diwakili Kepala dinas Syariat Islam Aceh, Dr.EMK.Alidar mengucapkan selamat dan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan FESyar Sumatera Tahun 2022.
“Saya berharap kegiatan ini menjadi langkah konkret memajukan perekonomian syariah di Indonesia umumnya, di pulau Sumatera dan Aceh pada khususnya,”kata EMK.Alidar.
Lanjutnya, pada tahun 2016 Pemerintah Aceh melakukan terobosan penting untuk mengkonversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariat. Kebijakan ini membuat lompatan tersendiri perkembangan market Syar perbankan syariah di Aceh, juga telah menjadi kiblat bagi Provinsi lain untuk melakukan kebijakan yang serupa.
“Selanjutnya pada akhir 2018, Pemerintah Aceh menerbitkan Qanun No.11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Sebagai komitmen dalam menerapkan syariat Islam secara menyeluruh termasuk dalam praktik keuangan. Yang secara tidak langsung sejalan dengan upaya mendukung pengembangan industri halal,”ucap EMK Alidar.
Sementara Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo mengatakan dalam rangka menuju puncak kegiatan ISEF (Indonesia Sharia Economic Festival) di bulan Oktober mendatang, Bank Indonesia bersama dengan berbagai stakeholders terkait tengah menyelenggarakan Festival Ekonomi Syariah (FESyar) di 3 wilayah secara nasional, yakni Kawasan Timur Indonesia (KTI), Sumatera, dan Jawa.
“Alhamdulillah pada tahun ini penyelenggaraan FESyar dapat kita laksanakan di Provinsi Aceh secara hybrid sehingga dapat mengundang animo peserta yang lebih luas dari berbagai kalangan. FESyar Sumatera ini merupakan yang ke-2 pada tahun 2022, sebelumnya telah dilakukan FESyar KTI di Makassar (Juli), kemudian berlanjut FESyar Jawa di Surabaya (September),”kata Dody Budi Waluyo.
Lanjutnya, memasuki tahun penyelenggaraan FESyar yang ke-6, akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan strategis dalam mendorong akselerasi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Aceh, antara lain Sharia Economic Forum dan Sharia Fair yang mencakup beberapa agenda seperti talkshow, webinar, dan berbagai kegiatan untuk mendukung peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelaku usaha syariah seperti showcasing dan business matching.
“Dengan tema tersebut, kami berharap dapat menunjukkan semangat dan komitmen bersinergi di pusat maupun daerah dalam mendukung upaya pemulihan ekonomi. Lebih khusus, faktor sejarah dan budaya Aceh yang kemudian dikenal sebagai serambi Mekah, tentunya akan memberi daya dorong yang positif bagi tumbuh kembang ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Bagaimanapun, kami melihat bahwa di Provinsi Aceh adat dan hukum merupakan suatu kesatuan yang tak bisa dipisahkan, maka implementasi ekonomi dan keuangan syariah insya Allah akan senantiasa mewarnai aktivitas masyarakat di Bumi Serambi Mekkah,”ujarnya.
Dilanjutkan Deputi Gubernur Bank Indonesia, peran ekonomi syariah mengakselerasi pemulihan ekonomi dan merespon tantangan global dapat dilihat dalam beberapa tahun terakhir industri halal di dunia terus mengalami perkembangan yang menjanjikan.
Meskipun dunia sempat dilanda pandemi dan sebagian besar masyarakat mengurangi aktivitasnya di publik, namun permintaan terhadap produk-produk halal masih menunjukkan pertumbuhan positif. Pada laporan yg dirilis oleh Dinar Standard, disebutkan bahwa sektor Halal Food Indonesia pada tahun 2022 ini bahkan mengalami kenaikan peringkat secara global, yakni dari peringkat ke 4 menjadi peringkat ke 2.
“Hal ini tentu saja berita menggembirakan, terutama ditengah arah kebijakan pemerintah dalam payung KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah) yang tengah fokus menggarap sektor halal food secara serius melalui berbagai program prioritas, seperti peningkatan sertifikasi halal, penyusunan kodifikasi data produk halal, dan penguatan neraca perdagangan produk bersertifikat halal nasional,”terang Dody.
Meski demikian, laju pemulihan ekonomi global masih dihadapkan pada tantangan yang cukup berat dari sisi eksternal sehingga berdampak kepada proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang diprakirakan lebih rendah akhir tahun ini. Pada pertemuan di bulan Juli lalu, Presidensi G20 Indonesia kemudian mengelompokkan tantangan global tersebut kedalam 5 (lima) isu utama, yakni pertama, bagaimana mengatasi isu kesehatan dan ketahanan pangan, kedua, bagaimana mengintegrasikan berbagai kebijakan makroekonomi menjadi bauran kebijakan yang efektif.
Ketiga, bagaimana menerapkan bauran kebijakan tersebut untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta memperkuat pemulihan. Keempat, bagaimana CBDC (Central Bank Digital Currency) atau bentuk baru penerbitan uang digital bagi bank sentral dirancang sehingga dapat memfasilitasi konektivitas pembayaran lintas negara, namun tetap menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan. Kelima, bagaimana sinergi dan dukungan keuangan berkelanjutan menuju net zero carbon emissions (nol emisi karbon).
Guna merespons tantangan-tantangan tersebut, tidak dapat hanya bertumpu pada satu bentuk kebijakan, sehingga diperlukan dukungan serta peran aktif dari pengembangan kegiatan usaha syariah di daerah, terutama dalam hal memastikan terjaganya ketahanan pangan di masyarakat. Secara statistik, pada Tw I 2022, sektor aktivitas usaha syariah mencatat pertumbuhan sebesar 4,73% (yoy) lebih tinggi dibandingkan Tw sebelumnya yang sebesar 4,45%.
Hal ini merupakan modal yang baik untuk terus meningkatkan daya ungkit industri halal di daerah, dalam turut mendorong stabilitas dan laju pemulihan, seraya upaya untuk melakukan transformasi ekonomi tetap ditempuh melalui strategi korporatisasi, kapasitasi dan pembiayaan bagi usaha mikro syariah.
Terangnya, Bank Indonesia sendiri akan terus memperkuat sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) untuk mengelola tekanan Inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi serta mendukung ketahanan pangan, maupun sinergi kebijakan bersama otoritas terkait dalam mendorong kredit/pembiayaan kepada pelaku usaha sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang Inklusif.
Dody Budi Waluyo juga menjelaskan implementasi 3 Pilar blueprint ekonomi syariah. Dimana kebijakan ekonomi dan keuangan syariah di dalam negeri memerlukan strategi pengembangan yang semakin inovatif dan kreatif untuk dapat meningkatkan daya saing global. Implementasi ke-3 pilar blueprint Eksyar (pemberdayaan ekonomi syariah, pendalaman pasar keuangan syariah, dan penguatan riset, asesmen dan edukasi) dalam hal ini mesti diselaraskan dengan isu-isu utama yang tengah dihadapi, diantaranya adalah ketahanan pangan dan pemanfaatan digitalisasi pada perekonomian.
Pada Pilar Pertama, Pilar Pemberdayaan Ekonomi Syariah akan menitikberatkan pada pengembangan sektoral usaha syariah. Program ini dilaksanakan pada 5 sektor unggulan yaitu sektor industri makanan halal, halal fesyen, sektor pariwisata halal, sektor pertanian dan sektor renewable energy.
“Pada FESyar Sumatera tahun ini, webinar usaha pesantren akan difokuskan pada pembahasan dukungan usaha pesantren dalam ketahanan pangan pada komoditas penyumbang Inflasi di wilayah Sumatera seperti cabe, bawang merah dan telur,”kata Dody.
“Salah satu dari pelaksanaan dari pilar pertama adalah implementasi program kemandirian ekonomi pesantren. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2017 dan saat ini mencakup 554 Pesantren di berbagai wilayah Indonesia dengan 150 pesantren berada di wilayah Sumatera. Selain itu, terdapat program pengembangan usaha syariah non pesantren yaitu Industri Kreatif Syariah Indonesia (IKRA) dengan fokus pada sektor makanan halal dan fesyen muslim. Keanggotaan IKRA nasional telah mencapai 532 usaha (280 UMKM di sektor makanan halal dan 252 UMKM di sektor fesyen muslim), dengan 137 usaha fesyen dan 118 usaha makanan berada di wilayah Sumatera. Pada FESyar Sumatera ini, kegiatan IKRA juga mencakup fasilitasi digitalisasi pembayaran melalui QRIS dan on-boarding UMKM oleh kantor perwakilan BI di Sumatera,”tambahnya.
Pilar Kedua, Pilar Pendalaman Pasar Keuangan Syariah. Pilar ini merefleksikan upaya peningkatan pembiayaan syariah untuk mendukung pengembangan usaha syariah.
“Sementara pada FESyar Sumatera kali ini akan menampilkan peluncuran platform digital ZISWAF untuk pemberdayaan ekonomi produktif (Aceh Sharia Funding Aggregator/ASIFA) dan webinar optimalisasi ZISWAF terkait dukungan pembiayaan ZISWAF kepada komoditas ketahanan pangan,”rinci Dody Budi Waluyo.
Pilar Ketiga yakni Pilar Penguatan Riset, Asesmen dan Edukasi termasuk sosialisasi dan komunikasi. Menjadi landasan tersedianya sumber daya insani yang handal, professional, dan berdaya saing.
“Bank Indonesia bersama stakeholders telah melakukan berbagai sosialisasi, kampanye, seminar, workshop, dan talkshow terkait Eksyar (Ekonomi Syariah) di berbagai wilayah termasuk di Sumatera dalam rangkaian road to FESyar. Berbagai upaya tersebut diharapkan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman masyarakat atas ekonomi syariah, dimana berdasarkan survey literasi ekonomi syariah Bank Indonesia pada tahun 2019 dan 2021, terdapat peningkatan indeks literasi ekonomi syariah nasional dari sebelumnya 16,28% (2019) menjadi 20,01% (2021). Tentunya semua upaya tersebut dilakukan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dan memperoleh manfaat nyata dari pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk masyarakat di wilayah Sumatera,”ujar Dody Budi Waluyo.
Editor : Franki Siburian
