Walikota Pematangsiantar dr. Susanti Dewayani, SpA menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan di berbagai bidang.
Torehan prestasi ini tentunya dipersembahkan untuk masyarakat Kota Pematangsiantar, di mana sejak dilantik pada tahun 2022 lalu, melakukan akselerasi percepatan untuk membangun Kota Pematangsiantar yang Sehat, Sejahtera dan Berkualitas.
Di awal kepemimpinannya, dr. Susanti Dewayani, SpA menerima predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemko Pematangsiantar di tahun 2021 yang diberikan BPK RI.
Susanti juga meraih Top Pembina BUMD Award Lencana Sidakarya untuk perusahaan air minum Perumda Tirta Uli.
Masih di tahun 2022, penghargaan pun kembali diraih seperti Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) adalah suatu upaya untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari cara tunai menjadi nontunai berbasis digital. Penghargaan ini disampaikan Bank Indonesia. Kemudian penghargaan TP PKK Provinsi, penghargaan Top Pembina, penghargaan PTSL dan Lomba Inovasi Daerah dari Pemprov Sumut.
Di tahun 2023, dr. Susanti Dewayani, SpA kembali berhasil memimpin dan mempertahankan keberlanjutan predikat WTP dari BPK RI atas laporan keuangan Pemko Pematangsiantar di tahun 2022. Lalu Bea Cukai Award atas kontribusinya membantu tugas dan fungsi bea cukai dalam memberantas rokok ilegal.
Bahkan dr. Susanti berhasil membawa Pemko Pematangsiantar meraih zona hijau pelayanan publik, penghargaan perencanaan pembangunan daerah, penghargaan pelaporan pajak daerah.
Masih di tahun yang sama, RSUD Djasamen Saragih yang merupakan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) berhasil melakukan perubahan signifikan untuk melayani masyarakat dalam hal medis.
Plt. Direktur RSUD Djasamen Saragih dr. Marajohan Nainggolan pada bulan Mei 2023 lalu mengatakan setelah memiliki layanan Catlab dan Endoskopi, mengusung layanan mammografi yang merupakan pemeriksaan payudara berbasis sinar X untuk mendeteksi dini kanker, tumor ataupun kista.
Trend meraih prestasi terus berlanjut di tahun 2024, Setara Institute merilis daftar Indeks Kota Toleransi (IKT) di Indonesia. Dalam daftar tersebut, Kota Pematangsiantar berada di urutan 11, dengan skor 5,750. Posisi Kota Pematangsiantar ini melesat 20 peringkat dari tahun sebelumnya yang berada di urutan 31. Bahkan di tahun sebelumnya, terpuruk di urutan 51. Meskipun sempat pernah meraih predikat sebagai Kota Paling Toleran.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol) Kota Pematangsiantar Ir Ali Akbar, Kamis pagi (1/2/2024) mengatakan meskipun target Kota Pematangsiantar masuk 10 besar Kota Paling Toleran di Indonesia, belum tercapai. Namun dengan berada di posisi ke-11 sudah merupakan hal yang sangat membahagiakan. Mengingat di tahun sebelumnya Kota Pematangsiantar berada di urutan 31.
“Ya, sudah sangat membahagiakan bagi kita. Dari posisi 31 langsung melesat ke posisi 11. Sebelumnya, dari posisi 51 ke 31. Insyaallah, tahun depan bisa masuk 10 besar, bahkan mungkin langsung ke posisi 1,” kata Ali Akbar.
“Puji Tuhan kita akhirnya mendapatkan hasil dari penantian kita, mungkin sudah sejak 20 tahun lalu mengenai tanah perkuburan,” kata Junaedi.
Masih di tahun 2024, dr. Susanti Dewayani, SpA meraih hatrick predikat WTP dari BPK RI atas laporan keuangan Pemko Pematangsiantar di tahun 2023. Kemudian Top Pembina BUMD Award, Predikat Kota Peduli HAM, Kota Bebas Frambusia, dan berhasil meningkatkan kelas 11 puskesmas pada akreditasi paripurna, sesuatu yang jarang diraih pemerintah daerah lainnya.
Berlanjut di kepemimpinan Susanti Dewayani, membuat Kota Pematangsiantar meraih penghargaan gerakan menuju Smart City. dr. Susanti dengan support penuh, menyediakan layanan WiFi Publik yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Program ini dijalankan Dinas Komunikasi dan Informatika.
Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Goverment pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pematangsiantar, Sebastian Saragih mengatakan sejak tahun 2023 hingga 2024, total jumlah WiFi Publik di Kota Pematangsiantar mencapai 30 titik.
Selain itu, dipasang 24 CCTV publik yang fungsinya sangat membantu masyarakat hingga tugas kepolisian. CCTV ini sangat berguna, salah satunya dapat melihat arus mudik dan balik di hari Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru, serta hari-hari besar keagamaan lainnya.
“Masyarakat luar daerah yang menuju Kota Pematangsiantar atau melewatinya dapat mengakses, sehingga membantu menghindari arus lalin yang macet,” katanya.
Kemudian penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik dan Penghargaan Standar Pelayanan Minimal HIV.
dr. Susanti Dewayani, SpA mengatakan sejak tahun 2023 angka Stunting Kota Pematangsiantar terus menurun, hingga Pemko Pematangsiantar meraih penghargaan terbaik ketiga se-Sumatera Utara dalam penanganan stunting.
“Kita meraih terbaik ketiga se-Sumatera Utara dalam menekan angka stunting. Namun jangan membuat kita terlalu bereuforia. Kita harus antisipasi munculnya balita Stunting baru. Jangan sampai balita lama yang Stunting sudah lulus, malah tambah ada yang baru,’’ ujarnya.
Selama kepemimpinan dr. Susanti Dewayani, Kota Pematangsiantar semakin banyak dilirik sejumlah waralaba untuk berbisnis di Kota Pematangsiantar. Seperti Produk Food and Beverage dan Pusat Perbelanjaan seperti Suzuya Plaza, Richeese and Factory, Starbucks, Irian Supermarket (saat ini dalam tahap pembangunan) dan sejumlah nama besar lainnya.
Pemko Pematangsiantar kini memiliki Mall Pelayanan Publik (MPP) dan GOR Merdeka yang terintegrasi dengan Mall Suzuya Plaza. MPP ini berada di Mall Ramayana Store, menjadikan sarana bagi masyarakat yang membutuhkan perizinan, administrasi kependudukan, paspor, keluhan air dan kebutuhan lainnya.
Masih di tahun 2024, dr. Susanti Dewayani meraih Universal Health Coverage (UHC) Award yang diserahkan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Ma’ruf Amin.
Anugerah UHC Award Tahun 2024 dinilai sebagai bentuk penghargaan dari pemerintah pusat dan BPJS Kesehatan atas komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam mendukung JKN yang merupakan program prioritas pemerintah pusat.
dr. Susanti menyampaikan Pemko Pematangsiantar akan terus memastikan akses layanan kesehatan gratis bagi masyarakat, terutama yang terkendala finansial. Sehingga hanya dengan menunjukkan KTP sudah bisa berobat.
“Artinya semua penduduk Kota Pematangsiantar tidak terkendala dalam mengakses kesehatan,” tutur dr Susanti, seraya menyampaikan saat ini kepesertaan JKN Kota Pematangsiantar sebesar 98,6 persen. (ADV)
