LINK24NEWS-SIANTAR, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat sinergi dan koordinasi dalam menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat.
Di tengah dinamika harga pangan yang dipengaruhi faktor pasokan dan distribusi sejumlah komoditas strategis, inflasi pada Agustus 2026 tetap berada dalam koridor yang dapat dikelola melalui berbagai langkah pengendalian yang konsisten dan terukur.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar, Ahmadi Rahman melalui siaran pers, Jumat (4/9/2026) mengatakan penguatan sinergi antar pemangku kepentingan terus dilakukan guna memastikan inflasi tetap terkendali serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Sejalan dengan arah kebijakan pengendalian inflasi nasional, upaya tersebut ditempuh melalui penguatan strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), Kota Pematangsiantar pada Agustus 2026 mengalami inflasi sebesar 0,58 % (mtm), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 0,31 % (mtm) dengan inflasi tahun berjalan mencapai 2,76 % (ytd). Secara tahunan, inflasi Kota Pematangsiantar tercatat 4,10 % (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi bulan Juli 2026 sebesar 4,76 % (yoy).
Sementara itu, Kabupaten Labuhanbatu mengalami inflasi bulanan yang lebih tinggi sebesar 1,69 % (mtm), meningkat dari 0,15 % (mtm) pada Juli 2026, dengan inflasi tahun berjalan sebesar 3,44 % (ytd). Secara tahunan, inflasi Kabupaten Labuhanbatu tercatat 5,10 % (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 5,52 % (yoy).
Peningkatan inflasi bulanan di kedua wilayah terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas pangan strategis. Di Kota Pematangsiantar, inflasi terutama disumbang oleh daging ayam ras, cabai rawit, dan beras.
Adapun tekanan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga tomat, bawang merah, dan bawang putih. Sementara di Kabupaten Labuhanbatu, inflasi terutama didorong oleh kenaikan harga daging ayam ras, cabai rawit, dan ikan kembung. Tekanan inflasi ini tertahan oleh penurunan harga bawang putih, bawang merah, dan ikan mujair.
Secara umum, perkembangan inflasi Agustus 2026 menunjukkan bahwa tekanan harga masih bersumber dari kelompok pangan bergejolak (volatile food), khususnya komoditas daging ayam ras dan cabai rawit, sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dan dinamika pasokan di sentra produksi, serta terbatasnya pasokan sebagai dampak kondisi cuaca/kemarau pada periode sebelumnya.
Di sisi lain, penurunan harga bawang merah, bawang putih, dan tomat di kedua daerah turut berkontribusi dalam menahan laju inflasi yang lebih tinggi. Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan mengantisipasi Kenaikan inflasi yang lebih besar, KPwBI Pematangsiantar bersama TPID telah melaksanakan berbagai langkah pengendalian sepanjang Agustus 2026.
Penguatan pemantauan harga dan koordinasi dilakukan secara intensif melalui High Level Meeting (HLM) TPID Pemerintah Kota Pematangsiantar serta penandatanganan komitmen bersama implementasi Early Warning System (EWS).
Sebagai tindak lanjut strategis HLM tersebut, optimalisasi EWS diarahkan sebagai instrumen deteksi dini terhadap kenaikan harga komoditas pangan strategis, khususnya daging ayam ras, cabai rawit, beras, dan komoditas hortikultura.
Dengan penguatan tersebut, potensi tekanan inflasi diharapkan dapat diidentifikasi lebih awal sehingga langkah mitigasi dapat ditempuh secara lebih cepat, terukur, dan tepat sasaran.
Dari sisi penyediaan pasokan, KPwBI Pematangsiantar terus mengawal dan memperkuat implementasi Kerja Sama Antardaerah (KAD) guna menjaga kesinambungan pasokan komoditas pangan.
Pada Agustus 2026, berbagai kerja sama yang dikawal antara lain melibatkan Kota Pematangsiantar dengan Kabupaten Simalungun, Kabupaten Labuhanbatu dengan Kabupaten Karo, Kabupaten Batubara dengan Rumah Tani Nusantara, serta interkoneksi antardaerah antara Kabupaten Simalungun dengan Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang.
Upaya tersebut diperkuat melalui penguatan tata niaga yang melibatkan PD PHJ sebagai offtaker bersama TOPPIS Pematangsiantar, pelaksanaan Program Perluasan Pekarangan Pangan Lestari (P2L), serta pemberian apresiasi kepada kelompok masyarakat yang berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan daerah.
Selanjutnya, dari aspek keterjangkauan harga dan distribusi, KPwBI Pematangsiantar bersama Pemerintah Daerah mengintensifkan berbagai intervensi pasar. Sepanjang Agustus 2026 telah dilaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dengan dukungan Bank Indonesia melalui program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), serta penandatanganan SK Toko Pengendali Inflasi (TOPPIS).
KPwBI Pematangsiantar meyakini bahwa sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pelaku usaha, kelompok tani, distributor, dan seluruh pemangku kepentingan akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan daerah.
Dengan upaya pengendalian yang konsisten dan terukur, inflasi di wilayah kerja KPW BI Pematangsiantar diharapkan tetap terkendali, sehingga dapat mendukung terjaganya daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Rel)
