LINK24NEWS-BALIKPAPAN, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar menyelenggarakan capacity building, untuk meningkatkan efektivitas komunikasi kebijakan Bank Indonesia dengan peran media massa, yang menjadi bagian penting dalam memfasilitasi komunikasi kebijakan Bank Indonesia untuk dapat menjangkau seluruh segmen masyarakat di daerah.
Sehingga edukasi, komunikasi dan publikasi ke masyarakat menjadi lebih merata dan bermakna. Penyelenggaraan capacity building berlangsung di Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (10/4/2026).
Capacity building tersebut menghadirkan pembicara Head of Bisnis Indonesia Learning Center Lukas Hendra TM dengan materi “Media Sebagai Pivot Ekonomi Daerah.”
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar, Ahmadi Rahman memaparkan kondisi perekonomian Indonesia dan Sumatera. 1. Pertumbuhan yang solid dan berdaya tahan. Di mana perekonomian nasional terus menunjukkan resiliensi yang luar biasa. Di tahun 2025, PDB nasional mampu tumbuh kokoh di atas 5 %, mengungguli banyak negara berkembang lainnya. Ketangguhan ini juga terefleksi kuat di tingkat regional, di mana perekonomian Sumatera, secara khusus Sumatera Utara, tetap berada pada lintasan pertumbuhan yang positif dan tangguh di kisaran 4,5 % – 5,0 %.
Kemudian 2. Motor Penggerak Ekonomi Domestik, capaian positif ini tidak lepas dari kuatnya fundamental ekonomi. Pertumbuhan ini utamanya ditopang oleh solidnya konsumsi rumah tangga masyarakat, berjalannya proyek-proyek investasi strategis, serta terjaganya kinerja sektor unggulan wilayah Sumatera seperti pertanian, perkebunan, dan agroindustri yang terus memberikan multiplier effect bagi perekonomian lokal.
Terhadap strategi menghadapi ketidakpastian eksternal, Ahmadi menyadari bahwa tantangan global belum usai mulai dari dinamika geopolitik, perlambatan ekonomi negara mitra dagang utama, hingga fluktuasi harga komoditas.
Untuk menghadapi ketidakpastian ini, strategi utama adalah memperkuat daya tahan domestik. Kita tidak lagi bisa sekadar bertumpu pada ekspor mentah, melainkan harus terus mendorong hilirisasi komoditas (termasuk kebijakan B40) guna menciptakan nilai tambah dan menjaga stabilitas ekonomi di tingkat daerah.
Dalam kesempatan itu juga, Ahmadi merinci kebijakan dari Bank Indonesia Pusat yang berpijak pada prinsip Pro-Stabihty dan Pro-Growth yakni 1. Penahanan Bi-Rate di Level 4,754, mengacu pada Rapat Dewan Gubemur (ROG) Bank Indonesia pada 16-17 Maret 2026, BI memutuskan untuk mempertahankan Bi-Rate pada level 4,75 %, suku bunga Deposit Faulity sebesar 3,75 %, dan suku bunga Lending Facality pada 5,5 %.
2. Konsistensi Pro-Stability, keputusan mempertahankan suku bunga ini adalah langkah pre-emptive dan forward-looking dari BI. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dari dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global, serta memastikan inflasi nasional tetap terkendali dalam sasaran.
3. Dukungan Pro-Growth, meski suku bunga diarahkan pada stabilitas, BI tetap memacu pertumbuhan ekonomi (pro-growth) melalui pelonggaran kebijakan makroprudensial. BI memastikan kecukupan likuiditas perbankan untuk mendorong penyaluran kredit kepada dunia usaha, khususnya bagi sektor-sektor prioritas dan UMKM, serta melanjutkan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran.
Sementara itu, peran BI Pematangsiantar untuk pertumbuhan ekonomi wilayah “SISI BATAS LABUHAN”, Bank Indonesia Pematangsiantar terus berkomitmen hadir untuk mendorong roda perekonomian di 8 wilayah kerja strategis Kabupaten Simalungun, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Kota Tanjung Balai.
Ahmadi juga merinci sinergi TPID dalam Pengendalian Inflasi. Di mana Inflasi ibarat perampok daya beli masyarakat. Oleh karena itu, BI secara intensif bersinergi dengan seluruh Pemerintah Daerah melalui wadah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Melalui Gerakan Nasional Pengendalian – Inflasi Pangan (GNPIP), pihaknya memfokuskan program pada penguatan pasokan volatile – foods (seperti beras, cabai, dan bawang), optimalisasi jalur distribusi antar daerah, hingga operasi pasar agar harga kebutuhan pokok di seluruh wilayah Sisi Batas Labuhan tetap stabil dan terjangkau.
Kemudian Akselerasi Digitalisasi (QRIS dan TP2DD), pihaknya mendorong transformasi ekonomi digital. Perluasan merchant dan pengguna QRIS di sektor UMKM dan pasar tradisional terus digenjot agar transaksi lebih Cepat, Mudah, Murah, Aman, dan Andal (CEMUMUAH).
Selain itu, melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), BI mengawal elektronifikasi transaksi Pemda guna mewujudkan transparansi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selanjutnya pengedaran Uang Rupiah dan Edukasi CBP, sebagai otoritas sistem pembayaran, BI Pematangsiantar memastikan ketersediaan Uang Layak Edar (ULE) dalam jumlah yang cukup dan pecahan yang sesuai hingga ke wilayah pelosok dan pesisir. BI juga tak henti mengkampanyekan edukasi Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah, agar masyarakat kita tidak hanya pandai merawat fisik uang, tetapi juga bijak dalam berbelanja.
Dalam kesempatan tersebut, beberapa peserta mengajukan pertanyaan terhadap nara sumber mengenai topik ekonomi yang haus diterima masyarakat. Sering kali, masyarakat dihadapkan masalah naiknya komoditas kebutuhan pokok. Oleh nara sumber, menyarankan awak media untuk mengkemas berita tersebut jauh dari bahasa ilmiah. Media diharuskan menyederhanakan kebijakan Bank Indonesia dalam hal menekan atau mengatasi kenaikan harga komoditas bahan pokok tersebut. Seperti menggelar pasar murah, mendatangkan komoditas dari daerah lain, dan mempersingkat jalur distribusi. (Fra)
