LINK24NEWS-SIANTAR, Berselang beberapa hari menjabat Plt. Kadis PUTR (Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) Kota Pematang Siantar, Junaedi Sitanggang, S.STP memastikan tidak ada pembayaran KW (Kewajiban) kepada penyedia jasa untuk mendapatkan pekerjaan di PUTR Kota Pematang Siantar.
Bahkan dirinya siap bertanggung jawab dan siap dilakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) oleh APH.
“Tidak ada itu pembayaran KW. Jika ada itu kita kenakan sanksi yang tegas. Laporkan kepada saya kalau ada pengutipan-pengutipan liar. Siap dilakukan OTT dan bertanggung jawab,”tegas Plt.Kadis PUTR Junaedi Sitanggang saat diwawancarai awak media link24news usai mengikuti RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Komisi III DPRD Kota Pematang Siantar, Kamis (23/2/2023).
Junaedi mengatakan penyedia yang akan mendapatkan kontrak pekerjaan merupakan penyedia yang benar-benar memiliki kompetensi dan penilaian kinerja dilakukan oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
“Kita lakukan penilaian kinerja penyedia jasa yang dilakukan PPK,”ucapnya.
Untuk saat ini, sambung Junaedi masih melakukan identifikasi ulang semua yang ada di DPA, apakah sesuai dengan perencanaan pengadaan yang sudah disusun.
“Nama-nama lokasi paling utama. Biar jangan salah-salah dalam pelaksanaan di lapangan,”ucapnya.
Mengingat pekerjaan di PUTR akan dilangsungkan dalam waktu dekat, PUTR juga berencana melakukan pemanggilan kepada penyedia jasa melalui asosiasi kontaktor yang ada di Kota Pematang Siantar.
“Diskusi bagaimana pembangunan kedepannya supaya lebih akuntabel,”ujar Junaedi.
Editor : Franki Siburian
