LINK24NEWS-SIANTAR, Bank Indonesia Pematangsiantar menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bertempat di Hotel Grand City Hill Medan, Rabu (5/4/2023). Adapun tema HLM “Sinergi dan Kolaborasi dalam rangka Menjaga Stabilitas Harga dan Kesinambungan Pasokan”.
HLM tersebut diikuti kepala daerah atau mewakili dari SISIBATAS LABUHAN. Yaitu Zonny Waldi, S.Sos, MM selaku Wakil Bupati Simalungun, Ir. H. Zahir, M.AP selaku Bupati Batu Bara, H. Surya, BSc selaku Bupati Asahan. Kemudian H. Waris Thalib, S.Ag, MM Wali Kota Tanjungbalai, Hendriyanto, SE, MM selaku Bupati Labuhanbatu Utara, Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM merupakan Wakil Bupati Labuhanbatu, H. Edimin selaku Bupati Labuhanbatu Selatan dan terakhir Zainal Siahaan, SE, MM merupakan Asisten II Kota Pematang Siantar.
Pada HLM tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar menghadirkan nara sumber yakni Prof. Dr. Muhammad Firdaus, SP, M.Si Guru Besar Departemen Ilmu Ekonomi – Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Kemudian Dr. Jan Piter Sinaga, S.TP, M.Si selaku Koordinator Stabilitas Harga Pangan BAPANAS serta Dr. Naslindo Sirait, SE, M.M selaku Kabiro Ekonomi Prov Sumut. Sedangkan Teuku Munandar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar bertindak sebagai moderator rapat.
Mengawali HLM, Kepala Perwakilan Indonesia Pematang Siantar, Teuku Munandar mengatakan bahwa Kota Pematang Siantar dijadikan IHK (Indeks Harga Konsumen).
Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) umum Kota Pematang Siantar pada periode Maret 2023 mengalami deflasi sebesar -0,30% (mtm).
Realisasi tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan realisasi Provinsi Sumatera Utara yang mengalami deflasi sebesar -0,31% (mtm), namun lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional yang mengalami inflasi sebesar 0,18% (mtm). Secara tahunan, Kota Pematang Siantar mengalami inflasi sebesar 4,81% (yoy).
Dikatakan Munandar, Deflasi pada Maret 2023 utamanya didorong oleh penurunan harga pada beberapa komoditas diantaranya cabai merah, beras, dan udang basah. Cabai merah mengalami deflasi sebesar -22,36% (mtm) dengan andil deflasi sebesar -0,21%, sementara itu beras dan udang basah masing-masing mengalami deflasi sebesar -1,62% (mtm) dan -9,72% (mtm) dengan andil deflasi sebesar -0,08% dan -0,06%.
Harga cabai merah mengalami penurunan sejalan dengan stok cabai merah di Kota Pematang Siantar yang meningkat. Berdasarkan Survei PIHPS Pasokan, stok cabai merah di pedagang besar di Kota Pematang Siantar yang meningkat sebesar 54,2% (mtm) pada minggu keempat Maret 2023. Peningkatan tersebut seiring masuknya periode panen cabai merah di Kab. Simalungun.
Sementara itu, harga beras mengalami penurunan seiring dengan membaiknya pasokan beras karena mulai panennya beberapa sentra padi dan masuknya beras impor dari Thailand di Sumatera Utara. BPS Sumatera Utara memprakirakan bahwa produksi beras Sumut pada periode Jan-Apr 2023 sebesar 0,51 juta ton atau mengalami kenaikan 0,03 ton dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Pada HLM ini, BI Pematang Siantar memfasilitasi MoU Perjanjian Kerjasama Antar Daerah (KAD). Seperti Kabupaten Asahan dengan Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Labura dan Kabupaten Asahan dengan Kabupaten Batu Bara. Hal ini untuk pengendalian Inflasi, dimana daerah dapat saling melengkapi untuk mengisi kebutuhan pangan.
“Di mana tantangan ke depan, pengendalian Inflasi yang multi dimensi dapat menekan Inflasi disertai berbagai inovasi dan sinergi kebijakan,”kata Munandar.
Pada pemaparan nara sumber Dr. Jan Piter Sinaga, S.TP, M.Si selaku Koordinator Stabilitas Harga Pangan BAPANAS, menitik beratkan strategi dan kebijakan dalam upaya pengendalian Inflasi untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Seperti penyediaan data pangan yang valid (survey dan monitoring data stok dan harga pangan, pelaporan data harga pangan melalui aplikasi dan website panel harga. Kemudian koordinasi dan kerjasama antar kementrian/lembaga dan daerah, mobilasi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit, gerakan pangan murah dan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) serta pengutan cadanhan pangan daerah.
Sedangkan Naslindo Sirait, SE, MM selaku Kabiro Ekonomi Prov.Sumut menekankan koordinasi dan sinergi TPID Provinsi Sumatera Utara dengan TPID Kabupaten/Kota dalam upaya pengendalian Inflasi.
Naslindo mengatakan tantangan pengendalian Inflasi di Sumut ke depan seperi produksi pangan di kabupaten/kota masih mengalami defisit, meningkatnya biaya input, rantai pasokan yang panjang.
“Untuk itu dibutuhkan sinergi lintas sektoral, multi pihak dalam pengendalian Inflasi. Sehingga harga pangan stabil, harga pangan terjangkau, pasokan pangan tersedia (distribusi), pangan mudah diakses (komunikasi),”kata Naslindo.
“Adapun strategi pengendalian Inflasi dengan melakukan korporatisasi petani, adopsi teknologi di sisi hulu, digitalisasi pemasaran dan kerjasama antar daerah (kontrak farming),”tambahnya.
Sementara Dr. Muhammad Firdaus, SP, M.Si, Guru Besar Departemen Ilmu Ekonomi – Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB menekankan strategi pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan.
Atase pendidikan dan kebudayaan KBRI Kuala Lumpur yang juga penilai eksternal TPID Award juga, memaparkan tugas pemda dalam konteks ketahanan pangan, KAD dan neraca pangan serta peran BUMD untuk pengendalian harga pangan. Di mana tugas Pemda tertuang dalam UU Pangan.
“Mengembangkan kelembagaan pangan masyarakat untuk meningkatkan produksi pangan, menetapkan cadangan pangan nasional, mengembangkan kemitraan dengan pelaku usaha pangan, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam pengembangan cadangan pangan nasional, melakukan tindakan untuk mengatasi krisis pangan, melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen serta membangun, menyusun dan mengembangkan sistem informasi pangan yang terintegrasi,”rinci Prof. Firdaus.
Pada kegiatan itu, dilakukan penyerahan Program Sosial Bank Indonesia yakni getak tanam pangan mandiri berupa pemberian bibit cabai kepada kelompok tani dan pondok pesantren.
Editor : Franki Siburian
